[坤甸]——西加里曼丹省警察厅(Polda Kalimantan Barat)侦破一起以非正规程序安排印度尼西亚潜在移民工人(CPMI)前往马来西亚的案件。一名姓氏缩写为HB的嫌疑人被怀疑通过非正规渠道帮助受害者前往马来西亚,在棕榈油种植园工作。
该案件由西加里曼丹省警察厅妇女、儿童保护及打击人口贩运刑事调查局(Ditres PPA dan PPO)于11月9日星期一公布侦破结果。
HB被怀疑在未履行印度尼西亚移民工人保护相关规定所要求程序的情况下,帮助受害者出境。案件地点位于Adi Sucipto路KM 12的Citra Rasa餐厅。
在案件侦破过程中,警方查获4张护照复印件、1把汽车钥匙以及1辆小型客车作为证物。
针对其行为,嫌疑人HB被依据2017年第18号法律《印度尼西亚移民工人保护法》第81条追究责任。
西加里曼丹省警察厅公共关系部门负责人Kombes Pol Bambang Suharyono表示,侦破此案是警方保护民众免受非法移民工人招募行为侵害的一部分努力。
他提醒民众,不要轻易相信未经正规程序办理的海外工作机会。
“务必确保整个过程符合现行法律规定。如果发现人口贩运或非法招募的迹象,请立即向警方举报。”Bambang强调。
该案件的处理还涉及与西加里曼丹省社会事务局(Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat)以及移民部门(Imigrasi)的协调。
Polda Kalbar Ungkap CPMI Ilegal ke Malaysia P
PONTIANAK – Pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural ke Malaysia dibongkar Polda Kalimantan Barat. Seorang tersangka berinisial HB diduga membantu memberangkatkan korban untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit melalui jalur tidak resmi.
Kasus tersebut diungkap Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Kalbar, Senin (9/11).
HB diduga membantu memberangkatkan korban tanpa memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan perlindungan pekerja migran Indonesia. Lokasi perkara berada di Rumah Makan Citra Rasa, Jalan Adi Sucipto KM 12.
Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan empat lembar fotokopi paspor, satu kunci mobil dan satu unit mobil minibus sebagai barang bukti.
Atas perbuatannya, tersangka HB dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran ilegal.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi.
“Pastikan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan ilegal, segera laporkan kepada kepolisian,” tegas Bambang.
Penanganan kasus ini juga melibatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan pihak Imigrasi.

Comment