[坤甸]——位于Ketapang县的Rahadi Oesman机场跑道重建项目预算达77亿印尼盾,最终牵涉腐败案件。根据审计结果,该项目造成的国家财政损失达到46亿印尼盾。
这起涉嫌发生于2023财政年度的腐败案件目前已进入第二阶段程序。西加里曼丹省警察厅(Polda Kalimantan Barat)已将5名嫌疑人、案件卷宗以及被扣押的资产移交给西加里曼丹省高级检察院(Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)。
西加里曼丹省警察厅特别刑事调查局局长Kombes Pol Burhanuddin表示,第二阶段移交程序分别于2026年8月26日和10月27日进行。
“所有案件卷宗、嫌疑人以及价值3.38亿印尼盾的被扣押资产,均已移交给检方,以便尽快进入审判程序。”Burhanuddin说。
该项目包括Rahadi Oesman机场Runway 17和Runway 35末端的跑道重建工程,以及机场工作单位负责的跑道标线施工。根据国家财政损失核算(PKKN)结果,超过合同金额一半、约46亿印尼盾的资金因项目实施过程中涉嫌违规而构成国家财政损失。
5名嫌疑人分别来自服务供应商和国家机关方面。他们包括CV Bhadrika Abadi公司董事MAG、公司股东兼无限责任股东MAF、实际受益人(beneficial owner)HAP、项目负责人(PPK)ASD,以及兼任Rahadi Oesman机场负责人和预算使用授权人的AHA。
其中一名嫌疑人HAP曾一度成为警方通缉对象。自2026年6月起,他被列入西加里曼丹省警察厅通缉人员名单(DPO)。
HAP最终在中爪哇省结束逃亡。2026年9月19日星期六,调查人员在Solo火车站将其逮捕。被捕后,HAP被带往坤甸,随后移交检察官。
“在这5人当中,HAP一度处于逃亡状态,并自2026年6月起被列入西加里曼丹省警察厅通缉人员名单(DPO)。HAP的逃亡于2026年9月19日星期六结束,调查小组在中爪哇省Solo火车站将其抓获,随后将其送往坤甸,再移交给检察官。”Burhanuddin最后说。
5名嫌疑人均依据1999年第31号法律《打击腐败犯罪法》第3条受到指控。同时,他们还被依据2023年第1号法律《刑法典》(KUHP)第603条或第604条,并结合第20条a款和c款受到指控,面临最低2年、最高20年的有期徒刑。
Rp4,6 Miliar Proyek Runway Bandara Ketapang Menguap, 5 Tersangka Dilimpahkan ke Kejaksaan
PONTIANAK – Proyek rekonstruksi landas pacu (runway) Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, dengan anggaran Rp7,7 miliar berujung perkara korupsi. Dari nilai proyek tersebut, hasil audit menemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp4,6 miliar.
Kasus dugaan korupsi proyek tahun anggaran 2023 itu kini memasuki tahap kedua. Polda Kalimantan Barat telah melimpahkan lima tersangka beserta berkas perkara dan aset sitaan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin mengatakan, pelimpahan tahap dua dilakukan secara bertahap pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026.
“Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan,” kata Burhanuddin.
Proyek tersebut meliputi rekonstruksi di ujung Runway 17 dan Runway 35 serta pengerjaan marka pada Satuan Kerja Bandara Rahadi Oesman. Berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), lebih dari separuh nilai kontrak atau sekitar Rp4,6 miliar menjadi kerugian negara akibat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Lima tersangka berasal dari pihak penyedia jasa dan penyelenggara negara. Mereka yakni Direktur CV Bhadrika Abadi berinisial MAG, komanditer perusahaan MAF, pemilik manfaat atau beneficial owner HAP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ASD, serta Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman berinisial AHA.
Salah satu tersangka, HAP, bahkan sempat menjadi buronan. Ia masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026.
Pelarian HAP berakhir di Jawa Tengah. Penyidik menangkapnya di Stasiun Kereta Api Solo pada Sabtu, 19 September 2026. Setelah ditangkap, HAP dibawa ke Pontianak sebelum akhirnya dilimpahkan kepada jaksa.
“Dari kelima nama tersebut, HAP sempat berstatus buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Pelarian HAP berakhir pada Sabtu, 19 September 2026, setelah tim penyidik meringkusnya di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, sebelum akhirnya diterbangkan ke Pontianak untuk diserahkan ke jaksa,” pungkas Burhanuddin.
Kelima tersangka dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka juga dikenakan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf a dan c, dengan ancaman pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal 20 tahun.

Comment