[雅加达]——当地时间11月4日(星期三),公民社会联盟在Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO)年度会议举办地、雅加达Swissotel Jakarta PIK Avenue酒店外举行抗议行动,遭到安保人员制止。
约30名抗议者开始行动不到15分钟,十多名安保人员便要求抗议者停止行动。期间,安保人员试图拿走抗议者手中的海报、旗帜及其他抗议物品,双方一度发生拉扯。抗议者表示,他们始终保持配合,并未阻碍道路通行。据称,安保人员还一度要求不要对抗议行动进行拍摄记录。
此次抗议行动旨在要求棕榈油企业对森林与土地火灾(karhutla)危机承担责任。抗议者高喊“Stop Api, Stop Asap”(停止火灾,停止烟霾),并举着多张诉求海报。
Satya Bumi活动人士Riezcy Cecilia Dewi表示,森林与土地火灾也发生在具有重要生态价值的区域。根据Satya Bumi的记录,在RSPO成员企业特许经营区内,疑似发生火灾的土地总面积达3,753.63公顷,其中1,505.85公顷位于泥炭生态系统,78.87公顷位于红毛猩猩栖息地。
Riezcy说:“森林与土地火灾同样波及具有重要生态价值的区域,例如泥炭地和红毛猩猩栖息地。当然,这必须被视为一个严重问题,因为可持续棕榈油不可能建立在遭受火灾、并破坏受保护野生动物栖息地的土地之上。”
这些数据显示,西加里曼丹省是RSPO成员企业特许经营区疑似发生火灾最多的省份,共有25家成员企业受到影响;在19个省份约110家RSPO成员企业中,西加里曼丹占比最高。
AGRA秘书长Saiful Wathoni要求RSPO对发生的森林与土地火灾承担相应责任,并落实“No Burning, No Land Grabbing”(禁止焚烧、禁止土地掠夺)原则。他认为,对成员企业的处罚不能仅限于行政处罚,还应包括灭火、控制烟霾,以及向受影响民众提供医疗、社会和经济补偿等措施。
烟霾造成的影响也成为抗议者关注的问题。印度尼西亚卫生部记录显示,西加里曼丹省坤甸市的空气污染标准指数(ISPU)一度达到328,属于危险等级。
TPOLS网络协调员Rizal Assalam则关注种植园工人的工作状况。他指出,在森林与土地火灾发生期间,部分种植园工人仍需继续工作,工作负担和工作目标没有减少,同时也没有获得充分的呼吸防护。
他说:“目前报告的数千起急性呼吸道感染(ISPA)病例,主要涉及城市地区的受害者。而在种植园内,实际情况远未得到充分报告。我们推测,受到森林与土地火灾烟霾影响的受害者人数,可能是官方报告数字的2至3倍。”
抗议期间,RSPO代表来到现场与抗议者会面,并邀请部分代表进行对话。在会谈中,公民社会联盟提交了相关数据及诉求。Link-AR Borneo执行主任Ahmad Syukri指出,在棕榈种植园及棕榈油工业扩张过程中,还存在所谓土地掠夺和社会冲突问题。
随后,RSPO承诺作出回应,考虑抗议者提出的诉求,并在11月3日至4日举行的RSPO年度会议上进行讨论。
公民社会联盟要求RSPO加强可持续棕榈油原则和标准的落实,包括保护社区、工人、环境和生态系统的权利。
他们还敦促政府重新审查所有棕榈种植园及棕榈油工业的许可,包括停止发放新的许可证,并对被证实实施焚烧、导致森林与土地火灾以及烟霾灾害的企业采取措施。
此外,联盟要求企业对森林与土地火灾的处置承担责任,并向受影响民众提供补偿。联盟还要求释放因涉嫌焚烧土地而被逮捕或监禁的贫困农民和原住民,并呼吁东盟进一步加强有关人人享有健康、清洁和可持续环境权利的相关法规。
Aksi Karhutla di Annual Meeting RSPO Dihentikan Petugas Keamanan
JAKARTA – Aksi protes koalisi masyarakat sipil di depan lokasi *Annual Meeting* Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Swissotel Jakarta PIK Avenue, Jakarta, Rabu (4/11/2026), dihentikan petugas keamanan.
Sekitar 30 peserta baru beraksi kurang dari 15 menit ketika belasan petugas keamanan meminta massa menghentikan aksi. Sempat terjadi tarik-menarik saat petugas mengambil poster, bendera dan atribut aksi. Massa mengaku tetap kooperatif dan tidak menghalangi jalan. Petugas juga disebut sempat meminta agar aksi tidak didokumentasikan.
Aksi digelar untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha sawit atas krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Massa meneriakkan “Stop Api, Stop Asap” sambil membawa sejumlah poster tuntutan.
Juru Kampanye Satya Bumi, Riezcy Cecilia Dewi, mengatakan karhutla juga terjadi di kawasan yang memiliki nilai ekologis penting. Berdasarkan catatan Satya Bumi, dari total 3.753,63 hektare lahan yang terindikasi terbakar di konsesi anggota RSPO, sebanyak 1.505,85 hektare berada di ekosistem gambut dan 78,87 hektare berada di habitat orangutan.
“Karhutla juga menyasar kawasan dengan nilai ekologis penting, seperti kawasan gambut dan habitat orangutan. Tentunya hal ini harus dilihat sebagai persoalan yang serius karena tidak ada sawit berkelanjutan yang dibangun di atas lahan yang terbakar dan menghancurkan habitat satwa liar dilindungi,” ujar Riezcy.
Data tersebut juga menunjukkan Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah anggota RSPO yang konsesinya terindikasi terbakar paling banyak, yakni 25 dari sekitar 110 anggota di 19 provinsi.
Sekretaris Jenderal AGRA Saiful Wathoni meminta RSPO turut bertanggung jawab atas karhutla yang terjadi serta menjalankan prinsip *No Burning, No Land Grabbing*. Menurutnya, sanksi terhadap anggota tidak cukup hanya berupa sanksi administratif, tetapi juga harus mencakup upaya pemadaman, penghentian asap, serta kompensasi kesehatan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Dampak asap juga menjadi sorotan. Kementerian Kesehatan mencatat Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sempat memiliki Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) 328 atau masuk kategori berbahaya.
Koordinator Jaringan TPOLS Rizal Assalam menyoroti kondisi buruh perkebunan yang menurutnya tetap bekerja saat karhutla terjadi tanpa pengurangan beban dan target kerja maupun perlindungan pernapasan yang layak.
“Ribuan kasus ISPA yang dilaporkan baru meliputi korban di wilayah perkotaan. Sementara di kebun, kondisinya jauh tidak terlaporkan. Kami menduga korban terdampak asap karhutla bisa mencapai 2-3x lipat lebih banyak dari laporan resmi,” katanya.
Di tengah aksi, perwakilan RSPO menemui massa dan mengajak beberapa perwakilan berdialog. Dalam pertemuan tersebut, koalisi menyampaikan data dan tuntutan. Direktur Eksekutif Link-AR Borneo Ahmad Syukri menyoroti persoalan perampasan tanah dan konflik sosial yang disebut terjadi di tengah ekspansi perkebunan dan industri sawit.
RSPO kemudian berjanji memberikan tanggapan, mempertimbangkan tuntutan massa, dan membahasnya dalam forum *Annual Meeting* yang berlangsung 3-4 November 2026.
Koalisi masyarakat sipil meminta RSPO memperkuat penerapan prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan, termasuk perlindungan hak masyarakat, pekerja, lingkungan dan ekosistem.
Mereka juga mendesak pemerintah mengkaji ulang seluruh perizinan perkebunan dan industri sawit, termasuk menghentikan izin baru serta menindak perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran dan menyebabkan karhutla maupun bencana asap.
Selain itu, perusahaan diminta bertanggung jawab atas penanganan karhutla dan memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak. Koalisi juga menuntut pembebasan petani miskin dan masyarakat adat yang ditangkap atau dipenjara karena tuduhan pembakaran lahan, serta meminta ASEAN memperkuat regulasi mengenai hak atas lingkungan yang sehat, bersih dan berkelanjutan.

Comment