[坤甸]——西加里曼丹省“对抗烟霾”团队（Nafas Kalimantan Barat，简称Nafas Kalbar）的法律团队成员Glorio Sanen表示，由于多名被告再次缺席西加里曼丹烟霾灾害诉讼的第二次庭审，他对此感到更加失望。
2026年10月21日星期三，庭审结束后，Glorio在位于苏丹阿卜杜拉赫曼路（Jalan Sultan Abdurrahman）的坤甸地方法院接受采访时表达了上述失望之情。他表示，被告缺席的情况与上一次庭审如出一辙，而这起诉讼原本被寄望成为全面解决烟霾灾害问题的一条途径。
Glorio表示：“上周我们就已经感到失望了。现在，我们的失望更深了。”
他强调，这起诉讼不仅仅是为了决定哪一方胜诉或败诉，而是为了推动解决烟霾灾害问题，因为其影响已经扩散至加里曼丹、苏门答腊和巴布亚的多个地区。
Glorio还回应了国家律师检察官（Jaksa Pengacara Negara）的说法。后者表示，政府已经开展灾后恢复工作、提供医疗服务，并就烟霾灾害相关问题采取执法措施。Glorio认为，这些措施的具体情况需要公开说明，让民众了解相关工作推进到了什么程度，包括通过刑事司法途径、行政制裁以及民事诉讼等方式开展的执法工作。
他说：“如果被告方面确实认为自己已经采取了某些措施，我们对此表示肯定。但我们也要求公开这份报告。”
在调解阶段，Glorio希望各方的主要当事人，即作为被告的相关负责人，能够亲自出席，以便有效开展沟通和作出决定。他提到了西加里曼丹省省长、坤甸市市长以及古布拉亚县县长，并表示希望这些负责人能够出席。
他说：“我们的希望是，既然进入调解阶段，我们就要求主要当事人亲自出席庭审。”
Glorio强调，这起诉讼并不是为了对抗政府，而是希望通过法律机制推动烟霾灾害问题得到解决。他希望调解能够达成符合诉讼请求的协议，并且相关结果能够向公众公开。
在长期预防方面，Nafas Kalbar法律团队主张采取触及问题根源的措施，包括空间规划，以及土地的占有和管理。Glorio认为，相关工作不能仅仅集中于火灾发生后的灭火行动，还必须全面涵盖预防措施。
为了加强下一次庭审中的论证，法律团队计划邀请专家出庭。Glorio表示，他们已经与约20名相关领域的专业人士进行了沟通。最终邀请出庭的专家人数，将根据举证需要和庭审日程作出调整。
通过这起诉讼，Nafas Kalbar希望，烟霾灾害的处理工作不应只停留在火灾发生后的应对措施上，还应深入解决问题的根源，以避免类似灾害不断重演。
Sidang Kedua Gugatan Asap, Glorio Sanen Kecewa Tergugat Kembali Tak Hadir
PONTIANAK – Tim hukum Nafas Kalimantan Barat (Kalbar), Glorio Sanen, mengaku semakin kecewa karena sejumlah pihak tergugat kembali tidak hadir dalam sidang kedua gugatan terkait bencana asap di Kalimantan Barat.
Kekecewaan itu disampaikan Glorio seusai persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak, Jalan Sultan Abdurrahman, Rabu (21/10/2026). Menurutnya, ketidakhadiran para tergugat mengulang situasi pada sidang sebelumnya, padahal gugatan ini diharapkan menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan bencana asap secara menyeluruh.
“Di minggu lalu kan kita kecewa, ya. Sekarang makin dalam kecewanya,” kata Glorio.
Ia menegaskan, gugatan tersebut bukan sekadar untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan mendorong penyelesaian bencana asap yang dampaknya meluas hingga sejumlah wilayah di Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
Glorio juga menanggapi pernyataan Jaksa Pengacara Negara yang menyebut pemerintah telah melakukan pemulihan, menyediakan layanan kesehatan, dan menegakkan hukum terkait bencana asap. Menurutnya, langkah-langkah tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana penanganan berjalan, termasuk penegakan hukum melalui jalur pidana, sanksi administratif, maupun gugatan perdata.
“Kalau memang pihak tergugat merasa sudah melakukan sesuatu, kita apresiasi. Tapi kita juga meminta laporan ini secara terbuka,” ujarnya.
Dalam tahapan mediasi, Glorio berharap para prinsipal atau pihak yang menjadi tergugat hadir langsung agar komunikasi dan pengambilan keputusan berjalan efektif. Ia menyebut Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, dan Bupati Kubu Raya sebagai pihak yang diharapkan hadir. “Harapan kami, manakala ini mediasi, kami minta prinsipal hadir langsung di persidangan,” katanya.
Glorio menegaskan, gugatan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan upaya mendorong penyelesaian bencana asap melalui mekanisme hukum. Ia berharap mediasi menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan tuntutan gugatan dan dapat diketahui masyarakat secara terbuka.
Untuk pencegahan jangka panjang, tim hukum Nafas Kalbar mendorong pendekatan yang menyentuh akar persoalan, termasuk tata ruang serta penguasaan dan pengelolaan lahan. Menurut Glorio, penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi juga harus mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
Guna memperkuat argumentasi pada persidangan berikutnya, tim hukum berencana menghadirkan ahli. Glorio menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sekitar 20 ahli yang kompeten di bidang terkait. Jumlah ahli yang akan dihadirkan akan disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian dan jadwal sidang.
Melalui gugatan ini, Nafas Kalbar berharap penanganan bencana asap tidak berhenti pada respons ketika kebakaran terjadi, tetapi juga menyentuh akar persoalan agar bencana serupa tidak terus berulang.
Comment