BERITA | 新闻 Nasional | 国内新闻
Home » RSPO成员特许经营区发生3,753公顷森林与土地火灾,公民社会组织要求承担责任Karhutla di Konsesi Anggota RSPO Capai 3.753 Hektare, Organisasi Sipil Desak Pertanggungjawaban

RSPO成员特许经营区发生3,753公顷森林与土地火灾,公民社会组织要求承担责任Karhutla di Konsesi Anggota RSPO Capai 3.753 Hektare, Organisasi Sipil Desak Pertanggungjawaban

banner 336x280

[雅加达] — 在森林与土地火灾(karhutla)反复发生的背景下,棕榈油产业对“零焚烧”(zero-burning)原则的承诺再次受到质疑。Satya Bumi记录显示,属于Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO)成员的棕榈油种植园特许经营区,在2026年期间被指发生森林与土地火灾,涉及总面积达到3,753.63公顷。

Satya Bumi公布上述发现之际,RSPO第26届Annual Meeting于2026年11月3日至4日在雅加达Swissotel Jakarta PIK Avenue举行。此次年度会议以“Strong Foundation: Impact in Action”为主题,其中一项讨论重点是棕榈油产业对土地焚烧采取零容忍政策。

banner 468x60

根据Satya Bumi的分析,在19个省份约有110个RSPO成员被指发生森林与土地火灾。Kalimantan Barat成为被指受影响RSPO成员数量最多的省份,共有25个成员。

在上述总面积中,约78.87公顷位于红毛猩猩栖息地,1,505.85公顷位于泥炭生态系统内。Satya Bumi还记录称,从全国范围来看,2026年1月至8月期间,共有6,888.63公顷红毛猩猩栖息地受到森林与土地火灾影响。其中78.3%属于加里曼丹红毛猩猩栖息地。

Satya Bumi宣传活动负责人Riezcy Cecilia Dewi认为,尽管这一数字与全国据称达到63.7万公顷的森林与土地火灾总面积相比并不算大,但情况仍然严重。

“这个数字与全国发生的森林与土地火灾总面积,即63.7万公顷相比,可能看起来很小。但既然这些企业拥有可持续发展认证,而RSPO本身也强调零焚烧原则,那么这理应成为一个严重的问题。”Riezcy在该组织发布的声明中表示。

她认为,RSPO认证机制并不能自动消除森林与土地火灾发生的可能性。她同时敦促RSPO根据严格责任(strict liability)原则,对发生森林与土地火灾的成员区域承担责任,包括在火源据称来自RSPO成员特许经营区以外的情况下。

森林与土地火灾反复发生,影响不断扩大
参与此次行动的公民社会组织认为,棕榈油种植园区域发生森林与土地火灾并非新问题。声明称,自20世纪90年代以来,火灾就曾反复发生,包括1997年、2015年、2019年、2023年,以及2026年8月至10月再次发生的火灾。

他们认为,森林与土地火灾不仅影响森林和土地,也影响泥炭生态系统以及生物多样性。其影响还扩大到社会和经济生活,包括增加种植园工人的安全和健康风险。

从经济方面来看,Center of Economic and Law Studies(CELIOS)估计,2026年1月至8月期间,森林与土地火灾造成的经济损失和健康成本达到39.29万亿至123.1万亿印尼盾。该数字尚未计入火灾可能持续扩大至年底所造成的影响。

与此同时,根据声明引用的印度尼西亚卫生部(Kementerian Kesehatan RI)截至2026年10月21日的数据,因森林与土地火灾造成的急性呼吸道感染(ISPA)累计病例达到333,470例。其中,5岁以上年龄组有258,298例,5岁以下幼儿有75,172例。这些病例分布在7个省的68个县市。
声明还引用WALHI Nasional的估算称,超过850,614人受到森林与土地火灾引发的急性呼吸道感染影响。

LinkAR Borneo执行主任Ahmad Syukri表示,社区是Kalimantan Barat受到森林与土地火灾影响最严重的群体之一。他敦促被证实涉及森林与土地火灾的企业承担责任,并对环境破坏进行恢复。

与此同时,TPOLS网络协调员Rizal Assalam关注种植园工人的处境。他表示,“无工作、无工资”(no work, no pay)制度可能导致工人在环境状况已经危及安全的情况下仍然继续工作。

PP AGRA秘书长Saiful Wathoni认为,RSPO年度会议应当针对森林与土地火灾问题提出相关建议。他还指出,一些企业参与赞助RSPO会议,而根据该声明,这些企业与森林与土地火灾问题存在关联。

“国家必须对实施森林和土地焚烧行为的企业给予严厉制裁,不能仅仅给予行政制裁,还应采取更严格的制裁,包括要求其向受害者提供赔偿,包括健康赔偿以及社会和经济赔偿。”他说。

五项诉求

针对RSPO年度会议的举行,参与此次和平行动的多个公民社会组织提出了五项诉求。
1. 第一,**他们要求RSPO重新确认并落实RSPO可持续棕榈油原则和标准,尤其是涉及尊重人权和社区权利、保护工人权利和工作条件,以及负责任地管理环境和生态系统等方面。
2. 第二,**他们敦促政府重新审查棕榈油种植园和棕榈油产业领域的所有许可,包括停止发放新的许可证。他们还要求政府审查并撤销那些被证明焚烧森林和土地、造成森林与土地火灾以及大规模烟霾灾害的企业许可证。
3. 第三,**他们要求所有大型种植园和工业企业承担森林与土地火灾及烟霾治理责任,并向受影响社区提供公平的社会、经济以及健康环境权利方面的补偿。
4. 第四,**他们要求无条件释放因涉嫌焚烧土地而被逮捕、拘留或监禁的贫困农民、原住民以及社区成员。
5. 第五,**他们敦促东盟(ASEAN)通过法规和法律加强相关承诺,在人权框架下,根据国际原则和标准,将享有健康、清洁和可持续环境的权利纳入相关制度。

上述声明由Aliansi Gerakan Reforma Agraria(AGRA)、Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo(Link-AR Borneo)、Satya Bumi、Rasama Hijau Indonesia(RHI)、Transnational Palm Oil Labour Solidarity(TPOLS)、Gabungan Serikat Buruh Indonesia(GSBI)以及Koalisi Buruh Sawit Indonesia(KBS Indonesia)共同签署。

 

Karhutla di Konsesi Anggota RSPO Capai 3.753 Hektare, Organisasi Sipil Desak Pertanggungjawaban

JAKARTA – Komitmen industri sawit terhadap prinsip zero-burning kembali dipertanyakan di tengah berulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Satya Bumi mencatat, konsesi perkebunan sawit yang merupakan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) terindikasi mengalami karhutla dengan total luas mencapai 3.753,63 hektare sepanjang 2026.

Temuan tersebut disampaikan bertepatan dengan pelaksanaan Annual Meeting RSPO ke-26 yang berlangsung 3-4 November 2026 di Swissotel Jakarta PIK Avenue, Jakarta. Pertemuan tahunan itu mengusung tema “Strong Foundation: Impact in Action” dan salah satu fokus pembahasannya adalah kebijakan nol toleransi terhadap pembakaran lahan dalam industri sawit.

Dalam analisis Satya Bumi, terdapat sekitar 110 anggota RSPO di 19 provinsi yang terindikasi mengalami karhutla. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah anggota RSPO terindikasi terdampak paling banyak, yakni 25 anggota.

Dari total luasan tersebut, sekitar 78,87 hektare berada di habitat orangutan dan 1.505,85 hektare berada di dalam ekosistem gambut. Satya Bumi juga mencatat, secara nasional terdapat 6.888,63 hektare habitat orangutan yang terdampak karhutla selama Januari-Agustus 2026. Sebanyak 78,3 persen di antaranya merupakan habitat orangutan Kalimantan.

Juru Kampanye Satya Bumi Riezcy Cecilia Dewi menilai angka tersebut tetap serius meski dibandingkan dengan total luasan karhutla nasional yang disebut mencapai 637 ribu hektare.

“Angka ini mungkin terlihat kecil dari jumlah total keseluruhan karhutla yang terjadi secara nasional, yakni 637 ribu hektare, tetapi dengan label sertifikasi keberlanjutan, dan RSPO sendiri mengedepankan prinsip zero-burning, maka ini seharusnya menjadi masalah serius,” kata Riezcy dalam rilis tersebut.

Menurut dia, keberadaan skema sertifikasi RSPO tidak serta-merta menghilangkan potensi karhutla. Ia juga mendesak RSPO bertanggung jawab terhadap wilayah anggota yang mengalami karhutla berdasarkan prinsip strict liability, termasuk ketika sumber api disebut berasal dari luar wilayah konsesi anggota RSPO.

Karhutla Berulang

Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam aksi tersebut menilai karhutla di kawasan perkebunan sawit bukan persoalan baru. Dalam rilis disebutkan, kebakaran telah berulang sejak dekade 1990-an, termasuk pada 1997, 2015, 2019, 2023, dan kembali terjadi pada Agustus-Oktober 2026.

Mereka menilai karhutla tidak hanya berdampak pada hutan dan lahan, tetapi juga ekosistem gambut serta keanekaragaman hayati. Dampaknya juga disebut meluas ke kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk meningkatkan risiko keselamatan dan kesehatan pekerja perkebunan.

Dari sisi ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla selama Januari-Agustus 2026 mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Angka tersebut belum memperhitungkan kemungkinan kebakaran meluas hingga akhir tahun.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per 21 Oktober 2026 yang dikutip dalam rilis, akumulasi kasus ISPA akibat karhutla mencapai 333.470 kasus. Rinciannya, 258.298 kasus pada kelompok usia di atas lima tahun dan 75.172 kasus pada balita. Kasus tersebut tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi.

Rilis tersebut juga mencantumkan perkiraan WALHI Nasional yang menyebut lebih dari 850.614 orang terdampak ISPA akibat karhutla.

Direktur Eksekutif LinkAR Borneo Ahmad Syukri mengatakan masyarakat menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karhutla di Kalimantan Barat. Ia mendesak perusahaan yang terbukti terlibat dalam karhutla bertanggung jawab dan melakukan pemulihan atas kerusakan lingkungan.

Sementara itu, Koordinator Jaringan TPOLS Rizal Assalam menyoroti kondisi buruh perkebunan. Menurut dia, sistem no work, no pay dapat membuat buruh tetap bekerja meski kondisi lingkungan membahayakan keselamatan mereka.

Sekjen PP AGRA Saiful Wathoni menilai pertemuan tahunan RSPO semestinya menghasilkan rekomendasi yang relevan dengan persoalan karhutla. Ia juga menyoroti keterlibatan sejumlah perusahaan sebagai sponsor pertemuan RSPO yang, menurut rilis tersebut, memiliki tautan dengan persoalan karhutla.

“Negara harus memberi sanksi tegas bagi para perusahaan pelaku pembakar hutan dan lahan, tidak hanya memberikan sanksi administratif, tetapi juga memberikan sanksi yang lebih tegas termasuk juga sanksi untuk memberikan kompensasi terhadap korban baik kompensasi kesehatan maupun kompensasi sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Lima Tuntutan

Merespons pelaksanaan Annual Meeting RSPO, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam aksi damai tersebut menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, mereka meminta RSPO meneguhkan dan menjalankan kembali Prinsip dan Kriteria Sawit Berkelanjutan RSPO, khususnya terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia dan masyarakat, perlindungan hak pekerja dan kondisi kerja, serta pengelolaan lingkungan dan ekosistem yang bertanggung jawab.

Kedua, mereka mendesak pemerintah mengkaji ulang seluruh perizinan di sektor perkebunan dan industri sawit, termasuk menghentikan pemberian izin baru. Mereka juga meminta pemerintah meninjau dan mencabut perizinan perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan serta menyebabkan karhutla dan bencana asap skala besar.

Ketiga, seluruh perusahaan perkebunan dan industri skala besar diminta mengambil tanggung jawab dalam penanganan karhutla dan asap serta memberikan kompensasi yang adil secara sosial, ekonomi, dan terkait hak atas lingkungan yang sehat kepada masyarakat terdampak.

Keempat, mereka menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap petani miskin, masyarakat adat, dan masyarakat yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan karena tuduhan pembakaran lahan.

Kelima, ASEAN didesak memperkuat komitmen melalui regulasi dan perundang-undangan yang mengadopsi hak atas lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan dalam kerangka hak asasi manusia sesuai prinsip dan standar internasional.

Pernyataan tersebut ditandatangani Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo (Link-AR Borneo), Satya Bumi, Rasama Hijau Indonesia (RHI), Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), dan Koalisi Buruh Sawit Indonesia (KBS Indonesia).

banner 336x280

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *