[坤甸] — 印度尼西亚森林与土地火灾(karhutla)案件的执法处理中,已有245名个人和20家企业被列为嫌疑人。在针对企业的案件调查中,记录显示,被烧毁的土地面积超过2.9万公顷。
上述数据由印尼国家警察刑事调查局局长Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin于2026年10月29日(星期四),在西加里曼丹警察局(Polda Kalimantan Barat)举行的森林与土地火灾执法新闻发布会上公布。会议地点位于坤甸。
在涉及个人的案件中,印尼国家警察记录了287份警方报告,被烧毁的土地面积达到5,859.12公顷。西加里曼丹是警方报告数量最多的地区,共有68份,其次是廖内省(Riau)的59份,以及中加里曼丹省(Kalimantan Tengah)的43份。
与此同时,涉及企业的案件共有104份警方报告,被烧毁的土地面积达到29,168.78公顷。在被列为嫌疑人的20家公司中,4家是外商投资企业,另外16家是国内企业。
除了确定嫌疑人身份,调查人员还建议撤销23家企业的营业许可。这项建议是根据多项指标提出的,包括反复发生火灾、火灾起点位于特许经营区域,以及森林与土地火灾应对设施和基础设备不足等情况。
“无论是故意纵火还是因疏忽造成的森林与土地火灾,印尼国家警察都不会允许其继续造成环境破坏和民众损失。”Asep强调说。
为支持森林与土地火灾的应对工作,印尼国家警察从不同单位调派了1,000名支援人员(BKO),其中包括机动警察部队(Korps Brimob)。另外,还有403名人员被派往协助开展面向社区的预防教育工作。同时,也准备了医疗人员,为受影响居民及现场工作人员提供支持。
印尼国家警察公共关系部新闻信息局局长Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko强调,执法行动必须与预防工作同步进行,包括通过教育和社区参与提高防灾意识。
“森林与土地火灾的应对是大家共同的责任。印尼国家警察不仅开展执法工作,也推动通过教育和社区参与来加强预防措施。”他说。
印尼国家警察表示,针对森林与土地火灾案件的调查仍可根据证据和现行法律规定进一步扩大。
245 Orang dan 20 Korporasi Ditetapkan Tersangka Kasus Karhutla
PONTIANAK– Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah menyeret 245 tersangka perorangan dan 20 korporasi. Dari penanganan perkara korporasi, luas lahan terbakar tercatat mencapai lebih dari 29 ribu hektare.
Data tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026).
Dalam perkara perorangan, Polri mencatat 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 68 laporan, disusul Riau 59 laporan dan Kalimantan Tengah 43 laporan.
Sementara itu, perkara korporasi mencakup 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar 29.168,78 hektare. Dari 20 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing dan 16 perusahaan dalam negeri.
Tak hanya menetapkan tersangka, penyidik juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi. Rekomendasi tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain kebakaran berulang, titik awal api dari wilayah konsesi, serta ketidakmemadaian sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.
“Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat,” tegas Asep.
Untuk mendukung penanganan karhutla, Polri mengerahkan 1.000 personel BKO dari berbagai unsur, termasuk Korps Brimob. Sebanyak 403 personel lainnya ditugaskan mendukung edukasi pencegahan kepada masyarakat. Dukungan tenaga medis juga disiapkan bagi warga terdampak dan petugas di lapangan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penindakan harus berjalan beriringan dengan pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat.
“Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga mendorong langkah pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat,” ujarnya.
Polri menyatakan penyidikan terhadap perkara karhutla masih dapat dikembangkan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.







Comment