[坤甸]——据称,自公司于2012年开始运营以来,民众与PT MSL之间的冲突至今仍未得到解决。相关问题据称已从民众生计来源减少,延伸至土地边界以及法律程序等问题。
Link-AR Borneo于2026年11月13日(星期五)在坤甸举行的研究成果发布会上公布了上述发现。该机构指出,根据其对这家持有森林利用经营许可证(PBPH)的企业活动影响所开展的研究和监测,发现了多项相关问题。
Link-AR Borneo研究与传播工作人员Raden Deden Fajarullah表示,一些民众在农业用地受到影响后面临经济困难。据称,部分旱稻田遭到洪水淹没,而居民种植的其他农作物则据报告因疑似来自企业活动的废弃物而死亡。
“根据我们的研究发现,社区存在各种问题。在经济影响方面,民众由于失去生计来源而难以满足日常生活需求。甚至,民众从未从PT MSL的存在中获得任何利益。”Deden说。
据称,依靠森林资源满足日常需求的民众也面临相关问题。Deden表示,对相关活动的限制,以及企业区域与民众管理空间之间边界的不明确,使居民面临潜在的法律问题。
“从一开始,民众就从未得到PT MSL有意义的社会化说明。他们不了解公司的存在、区域边界,也不了解企业将开展的活动。”他说。
Link-AR Borneo还关注2022年11名居民因涉嫌在PT MSL的PBPH区域盗伐木材而被拘留的案件。据称,其中5人被列为嫌疑人,并被拘留约9个月。Deden认为,这起案件在社区中造成了恐惧和创伤。
另一方面,土地边界问题仍是冲突焦点之一。Link-AR Borneo记录了当地民众对约74公顷土地的主张,该土地由32户农民家庭管理。报告还提到一项向民众释放1,200公顷土地的承诺,但截至报告编写时,该承诺据称尚未实现。
冲突于2022年6月达到高峰,当时约500名居民前往PT MSL办公室,要求明确区域边界,并要求企业就污染问题作出解释和承担责任。据称,2023年的对话达成了关于解决土地边界问题以及恢复Parit Ambok Pinang水道的协议。然而,根据Link-AR Borneo的监测,部分协议尚未落实。
Link-AR Borneo希望,冲突解决不应止于对话,而应包括明确区域边界、恢复民众生计来源,以及落实企业对居民作出的承诺。该机构表示,这些发现需要通过企业与民众之间的进一步澄清和共同解决来跟进。
14 Tahun Konflik Warga dan PT MSL Belum Tuntas
PONTIANAK – Konflik antara masyarakat dan PT MSL disebut belum juga tuntas setelah perusahaan mulai beroperasi pada 2012. Persoalan yang muncul disebut merembet dari hilangnya sumber penghidupan warga hingga persoalan batas wilayah dan proses hukum.
Temuan tersebut disampaikan Link-AR Borneo dalam kegiatan Diseminasi Hasil Riset di Pontianak, Jumat (13/11/2026). Lembaga ini menyoroti sejumlah persoalan yang ditemukan dari hasil riset dan pemantauan terhadap dampak aktivitas perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tersebut.
Staf Riset dan Komunikasi Link-AR Borneo, Raden Deden Fajarullah, mengatakan sejumlah warga mengalami kesulitan ekonomi setelah lahan pertanian mereka terdampak. Beberapa lahan padi ladang disebut terendam banjir, sementara tanaman warga lainnya dilaporkan mati akibat limbah yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan.
“Dari hasil riset yang kami temui, ada berbagai persoalan di masyarakat. Dampak ekonominya, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena kehilangan mata pencaharian. Bahkan, masyarakat tidak pernah mendapatkan manfaat apa pun dari keberadaan PT MSL,” ujar Deden.
Persoalan juga disebut terjadi pada warga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari hasil hutan. Menurut Deden, pembatasan aktivitas dan ketidakjelasan batas antara wilayah perusahaan dengan ruang kelola masyarakat membuat warga berpotensi berhadapan dengan persoalan hukum.
“Sejak awal masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang bermakna dari PT MSL. Mereka tidak mengetahui keberadaan perusahaan, batas-batas wilayahnya, maupun aktivitas yang akan dilakukan,” katanya.
Link-AR Borneo juga menyoroti kasus 11 warga yang ditahan pada 2022 terkait dugaan pencurian kayu di kawasan PBPH PT MSL. Lima orang di antaranya disebut berstatus tersangka dan menjalani penahanan sekitar sembilan bulan. Deden menilai kasus tersebut menimbulkan rasa takut dan trauma di tengah masyarakat.
Di sisi lain, persoalan batas lahan masih menjadi salah satu titik konflik. Link-AR Borneo mencatat klaim masyarakat atas lahan sekitar 74 hektare yang dikelola 32 keluarga petani. Laporan tersebut juga menyinggung komitmen pelepasan lahan seluas 1.200 hektare untuk masyarakat yang disebut belum terealisasi saat laporan disusun.
Konflik sempat memuncak pada Juni 2022 ketika sekitar 500 warga mendatangi kantor PT MSL untuk meminta kejelasan batas wilayah dan pertanggungjawaban perusahaan terkait persoalan pencemaran. Dialog pada 2023 disebut menghasilkan kesepakatan mengenai penyelesaian batas lahan dan normalisasi Parit Ambok Pinang. Namun, berdasarkan pemantauan Link-AR Borneo, sejumlah kesepakatan tersebut belum terlaksana.
Link-AR Borneo berharap penyelesaian konflik tidak berhenti pada dialog, tetapi mencakup kejelasan batas wilayah, pemulihan sumber penghidupan masyarakat, serta pemenuhan komitmen perusahaan kepada warga. Temuan tersebut, menurut mereka, perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan penyelesaian bersama antara perusahaan dan masyarakat.







Comment